Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memecat Jaksa Agung Pam Bondi dari jabatannya pada 2 April lalu. Keputusan ini diambil setelah adanya ketidakpuasan yang meningkat terhadap kinerjanya, terutama dalam menangani berkas penyelidikan yang terkait dengan Jeffrey Epstein, seorang finansier dan pelanggar seks yang sudah meninggal. Pemecatan ini berpotensi memicu upaya baru untuk menggunakan sistem hukum AS melawan para lawan politik Trump.
Menurut sumber dari Gedung Putih, Trump merasa Bondi tidak bergerak cukup cepat dalam menuntut para kritikus dan lawan politik yang ingin ia hadapi dengan tuduhan pidana. Meski demikian, Trump mengucapkan terima kasih kepada Bondi melalui media sosial dan mengumumkan bahwa Todd Blanche akan menggantikan posisinya sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung.
Kinerja Pam Bondi Sebagai Jaksa Agung
Selama menjabat sebagai pejabat penegak hukum tertinggi di AS, Bondi dikenal sebagai pendukung setia agenda Trump dan mengubah tradisi Departemen Kehakiman yang selama ini independen dari Gedung Putih dalam penyelidikan kasus. Namun, kritik yang terus menerus mengenai penanganan berkas Epstein, termasuk dari sekutu Trump dan beberapa anggota parlemen Republik, menjadi sorotan utama selama masa jabatannya.
Bondi dituduh menutup-nutupi atau salah mengelola rilis catatan mengenai penyelidikan perdagangan seks yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman terhadap Epstein, yang memiliki hubungan dengan banyak tokoh kaya dan berkuasa. Situasi ini menjadi masalah politik bagi Trump dan menarik perhatian kembali terhadap hubungan masa lalunya dengan Epstein, yang pernah ia katakan berakhir beberapa dekade lalu.
Dampak Pemecatan terhadap Strategi Departemen Kehakiman
Pemecatan Bondi dapat memicu perubahan strategi di Departemen Kehakiman dan berpotensi membawa kembali upaya untuk menggunakan sistem hukum AS terhadap para target Trump. Dia adalah pejabat tinggi kedua dalam pemerintahan Trump yang diberhentikan dalam waktu dekat, setelah Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem juga dipecat oleh Trump pada 5 Maret karena kritik terhadap manajemennya di agensi tersebut.
Sebelum menjabat sebagai Jaksa Agung, Bondi adalah Jaksa Agung negara bagian Florida dari Partai Republik. Ia berupaya mengembalikan fokus Departemen Kehakiman pada kejahatan kekerasan dan membangun kembali kepercayaan dengan pendukung Trump setelah dua kali Trump menghadapi tuduhan pidana saat tidak menjabat. Namun, Bondi juga mendapat kritik atas penghapusan puluhan jaksa karier yang mengerjakan penyelidikan yang tidak disukai oleh Trump, dengan tuduhan bahwa ia telah meninggalkan fokus tradisional DOJ pada keadilan yang seimbang.
Kritik dan Kontroversi Seputar Berkas Epstein
Dalam menghadapi kritik, Bondi membela peluncuran berkas Epstein, menyatakan bahwa administrasi Trump lebih transparan dalam masalah ini dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pengacara DOJ bekerja dalam tenggat waktu yang ketat untuk meninjau banyak sekali materi yang ada.
Namun, pada sebuah sidang yang tegang di hadapan panel DPR pada bulan Januari, Bondi merespons kritik dengan serangan politik terhadap para legislator. Ia menolak untuk meminta maaf atau menatap para korban Epstein dan kerabat mereka yang hadir dalam proses tersebut.
Di awal tahun 2025, Bondi ikut serta dalam spekulasi mengenai berkas Epstein, mengklaim bahwa daftar klien ada di mejanya untuk ditinjau. Namun, setelah rilis awal yang berisi materi yang sebagian besar sudah dipublikasikan, DOJ dan FBI menyatakan pada bulan Juli bahwa kasus tersebut telah ditutup dan tidak ada pengungkapan lebih lanjut yang diperlukan.
Keputusan ini memicu gelombang kritik, dan pada akhirnya, sebuah undang-undang bipartisan disahkan pada bulan November yang mewajibkan Departemen Kehakiman untuk merilis hampir semua berkasnya. Meskipun rilis sekitar tiga juta halaman berkas tidak meredakan kontroversi, karena para legislator mengkritik redaksi dalam berkas dan pengungkapan identitas beberapa korban Epstein.
Komite Pengawasan DPR yang dipimpin oleh Partai Republik memberikan suara untuk memanggil Bondi, dan ia dijadwalkan untuk bersaksi pada 14 April. Pemecatan ini jelas menunjukkan adanya ketidakpuasan dalam pemerintahan Trump dan memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan hukum di AS yang bisa berdampak pada hubungan internasional, termasuk dengan Indonesia.
