LONDON/PARIS – Sekitar 40 negara pada tanggal 2 April mengadakan diskusi tentang tindakan bersama untuk membuka Selat Hormuz dan menghentikan Iran yang dianggap “menyandera ekonomi global,” menurut pernyataan resmi Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menegaskan bahwa tindakan Iran dalam memblokade jalur perairan tersebut berdampak pada rumah tangga dan bisnis di seluruh dunia.
Dalam pertemuan virtual tersebut, yang dihadiri oleh negara-negara seperti Prancis, Jerman, Kanada, Uni Emirat Arab, dan India, Cooper menyatakan, “Kita telah melihat Iran menculik jalur pengiriman internasional untuk menyandera ekonomi global.” Pernyataan ini disampaikan sebelum pertemuan berlanjut secara tertutup.
Diskusi ini berlangsung setelah Presiden AS, Donald Trump, mengungkapkan bahwa Selat Hormuz bisa dibuka “secara alami” dan menekankan tanggung jawab negara-negara yang bergantung pada jalur tersebut untuk menjaga agar tetap terbuka.
Dinamika Pertemuan dan Tujuan Bersama
Pejabat Eropa mengungkapkan bahwa pertemuan awal pada tanggal 2 April tersebut difokuskan pada negara-negara yang bersedia bergabung dalam koalisi yang diusulkan, serta opsi diplomatik dan ekonomi untuk meyakinkan Iran membuka Selat Hormuz. Meskipun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan konkret, terdapat konsensus bahwa Iran tidak seharusnya mengenakan biaya transit bagi kapal yang menggunakan jalur tersebut dan semua negara harus dapat mengaksesnya secara bebas.
Langkah berikutnya adalah pertemuan perencana militer yang dijadwalkan berlangsung minggu depan, untuk membahas opsi-opsi, termasuk kemungkinan pekerjaan pembersihan ranjau dan penempatan kekuatan jaminan bagi pengiriman komersial.
Pentingnya Pembukaan Selat Hormuz
Iran telah secara efektif menutup jalur perairan penting yang mengalirkan sekitar sepertiga dari total konsumsi minyak dunia, sebagai bentuk balasan terhadap serangan AS-Israel yang dimulai sejak akhir Februari. Membuka kembali Selat Hormuz menjadi prioritas bagi pemerintah di seluruh dunia, terutama dengan melonjaknya harga energi.
Awalnya, negara-negara Eropa menolak permintaan Trump untuk mengirim angkatan laut mereka ke area tersebut karena kekhawatiran akan terlibat dalam konflik. Namun, kekhawatiran tentang dampak kenaikan biaya energi terhadap ekonomi global mendorong mereka untuk membentuk koalisi demi melindungi kepentingan masing-masing.
Diplomat Eropa menyebutkan bahwa pembentukan koalisi masih berada di tahap awal, dengan Inggris dan Prancis sebagai pemimpin dalam usaha ini. Sementara itu, Amerika Serikat tidak terlibat langsung dalam diskusi tersebut.
Rencana Tindak Lanjut dan Tantangan
Juru bicara Angkatan Bersenjata Prancis, Guillaume Vernet, mengungkapkan dalam konferensi pers pada tanggal 2 April bahwa proses ini akan dilakukan secara bertahap dan tidak dapat terjadi sebelum permusuhan berakhir. Fokus dari pembicaraan tersebut adalah bagaimana memastikan pemilik kapal merasa cukup percaya diri untuk kembali melayari jalur tersebut dan menurunkan premi asuransi.
Vernet juga menambahkan bahwa akan diperlukan koordinasi dengan Iran untuk memastikan adanya jaminan keamanan bagi kapal, meskipun hal ini tampak sulit untuk saat ini. Diskusi juga telah dimulai tentang aset militer apa yang dapat disediakan.
“Kita perlu mengumpulkan sejumlah kapal yang cukup dan memiliki kemampuan koordinasi di udara, di laut, serta kemampuan berbagi intelijen,” ujarnya.
Trump, dalam pernyataannya, menyerukan negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz untuk “menumbuhkan keberanian” dan “mengambil alih.” Namun, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang berbicara di Korea Selatan pada 2 April, menyebutkan bahwa menguasai Selat secara militer adalah opsi yang “tidak realistis.” Menurutnya, proses tersebut akan memakan waktu yang tidak terbatas, dan masyarakat internasional perlu mencari solusi damai untuk masalah ini.
Kesimpulan
Pembahasan tentang pembukaan Selat Hormuz menunjukkan betapa pentingnya jalur ini bagi perekonomian global. Dengan keterlibatan banyak negara, diharapkan solusi yang efektif dapat ditemukan untuk mengatasi situasi ini, demi memastikan kelancaran arus perdagangan dan stabilitas harga energi di pasar dunia.
