Jakarta, Bisnis.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengkonfirmasi bahwa proyek pembangunan rumah susun (rusun) subsidi akan segera dilaksanakan di Kota Depok. Lahan seluas 45 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menjadi lokasi pembangunan ini, yang diharapkan dapat menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa dua inspektur jenderal telah ditugaskan untuk memastikan bahwa lahan tersebut tidak bermasalah secara hukum. Koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan proses pembangunan berjalan lancar. “Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat,” ungkap Maruarar dalam pernyataan resmi pada Selasa (10/3/2026).
Pembangunan Hunian Vertikal untuk Mengatasi Kekurangan
Lahan 45 hektare ini diproyeksikan mampu menampung hingga 170.000 unit hunian berbentuk rumah susun vertikal. Proyek ini diharapkan dapat membantu mengatasi backlog perumahan di Kota Depok yang saat ini mencapai 170.000 rumah tangga. Maruarar menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memenuhi target penyediaan hunian layak bagi MBR melalui optimalisasi aset negara yang sebelumnya tidak terpakai.
“Jika program ini berjalan dengan baik, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” tambahnya.
Kerja Sama Antar Kementerian untuk Kesejahteraan Rakyat
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari inventarisasi aset tidak terpakai di kementeriannya. Ia berpendapat bahwa pemanfaatan lahan untuk perumahan jauh lebih menguntungkan bagi masyarakat daripada membiarkan lahan tersebut tidak dimanfaatkan. “Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika melihat lokasi ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat,” ujarnya.
Proyek Rusun Subsidi Perdana di Meikarta
Sebelumnya, pemerintah juga telah memulai pembangunan hunian vertikal subsidi yang diperuntukkan bagi MBR di lahan milik Lippo Group seluas 30 hektare di kompleks Meikarta pada Minggu (8/3/2026). Proyek rusun subsidi pertama ini ditargetkan menghasilkan sekitar 140.000 unit hunian.
Maruarar menjelaskan bahwa nilai lahan di area tersebut berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Dengan asumsi tersebut, kontribusi Lippo Group untuk mendukung pengembangan rusun subsidi ini diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.
Kesimpulan
Pembangunan rusun subsidi di Depok diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah perumahan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan optimalisasi aset negara dan kolaborasi antar kementerian, proyek ini berpotensi memberikan dampak positif bagi ratusan ribu warga di wilayah penyangga Jakarta. Melalui langkah ini, diharapkan kebutuhan akan hunian yang layak dapat terpenuhi secara lebih efektif.
