JAKARTA – Memasuki bulan keempat tahun 2026, isu tentang reshuffle kabinet Prabowo-Gibran kembali mencuat di kalangan publik. Berita ini muncul setelah reshuffle kabinet terakhir yang dilakukan oleh Prabowo pada 17 September 2025, yang menjadi langkah ketiga kalinya sepanjang tahun tersebut.
Namun, hingga saat ini, kabar mengenai reshuffle tersebut belum dapat dibuktikan. Pantauan di kompleks Istana Kepresidenan menunjukkan suasana yang sepi, dan tidak ada tanda-tanda adanya pergeseran dalam kabinet Prabowo. Walaupun isu reshuffle seringkali menjadi bahan pembicaraan, hingga kini belum ada perubahan yang terjadi selama tahun 2026.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo. Dalam sebuah pernyataan, Teddy mengatakan, “Tunggu saja,” ketika ditanya tentang kemungkinan reshuffle dalam waktu dekat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menegaskan bahwa tidak ada rencana reshuffle saat ini, meskipun evaluasi kinerja menteri terus dilakukan secara intensif.
“Evaluasi itu berlangsung setiap hari, tetapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuh Prasetyo. Pernyataan tersebut menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet adalah proses yang terus menerus, tanpa harus selalu berujung pada penggantian menteri.
Dahnil Aznar, Wakil Menteri Haji dan Umrah, menambahkan bahwa evaluasi kabinet selalu dilakukan, tetapi hingga saat ini, belum ada kabar mengenai reshuffle. Menurutnya, Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat. “Jika suatu kebijakan tidak sesuai, silakan mundur,” ujarnya dalam sebuah podcast.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, memberikan pandangan bahwa masalah dalam kabinet tidak hanya sekadar reshuffle, tetapi juga terkait dengan kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Menurut Trubus, banyak menteri yang tidak sejalan dengan visi Presiden. Ia mengingatkan bahwa pemilihan pembantu di kabinet harus memperhatikan dua aspek penting, yaitu loyalitas dan kompetensi.
“Jika seorang menteri hanya loyal tetapi tidak kompeten, ini bisa berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya. Dia juga menggarisbawahi potensi munculnya fenomena ‘lempar tanggung jawab’ dalam pemerintahan jika kedua faktor tersebut tidak terpenuhi, yang tentu saja berdampak langsung terhadap sektor-sektor strategis.
Trubus menekankan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi di dalam kabinet. Dia menyarankan agar langkah-langkah berani diambil untuk memperbaiki susunan menteri yang ada agar lebih efektif dalam menjalankan tugas.
Secara keseluruhan, isu reshuffle kabinet Prabowo masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ada perubahan yang akan terjadi dalam waktu dekat? Hanya waktu yang akan menjawab, dan masyarakat Indonesia tentunya berharap agar setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan rakyat.